Nilai ekspor furnitur seperti Set kursi jati di Kabupaten Jepara mengalami penurunan selama 2017. Penurunan itu terjadi sebesar 4,13 persen. Nilai ekspor tahun 2017 adalah USD 166,8 juta, sedangkan pada tahun 2016 nilai ekspor mencapai USD 174,1 juta.
Dewan Penasihat Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, mengatakan bahwa sangat disesalkan data yang menunjukkan penurunan ekspor furnitur Jepara ini. Berbagai masalah dialami oleh pelaku bisnis yang mengakibatkan penurunan nilai penjualan dari berbagai furnitur seperti set kursi kayu jati.
Masalah yang dialami oleh pelaku bisnis furnitur sebenarnya diatur dalam peraturan daerah.” Tata kelola industri furnitur dijelaskan melalui Peraturan Kabupaten Jepara No. 2 tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Furnitur dalam pembuatan furnitur Jepara seperti Kamar set jati.
Namun sejauh ini peraturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Pengawasan di lapangan masih minim. Terutama masalah bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual dan kualitas produksi dari set kursi jati.
Jepara harus menjadi ikon furnitur Indonesia. Bukan hanya sekedar mimpi. Jika tidak ada sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis, kita akan kehilangan daya saing dari negara lain. Apalagi sekarang sudah banyak investor asing yang bergerak di bidang furnitur Jepara.
Sementara itu, Kepala Perdagangan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha mengenai masalah di lapangan. Saat ini, bahan baku berukuran 20 sentimeter berbeda dengan dokumen pembelian di mana tertulis berukuran 25 sentimeter, hal ini menimbulkan masalah dalam produksi mebel seperti kamar set jati.
Ini merugikan pembeli. Harga jualnya tidak boleh terlalu tinggi. Karena masalah bahan baku, produsen terpaksa menaikkan harga. Ini mempengaruhi pembeli asing yang ingin mengimpor furnitur seperti set kursi kayu jati dari Jepara. Para pembeli pasti membandingkan jenis barang dan harga di tempat lain.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan segera mengumpulkan pemasok bahan baku di Jepara serta produsen furnitur Jepara. Dari pertemuan itu, diharapkan akan ada titik temu untuk masalah bahan baku. Pemerintah dan pebisnis harus berjalan beriringan. Laporan dari bawah sangat membantu kita dalam menerapkan aturan yang ada.